Sejumlah kepala daerah punya kebijakan berbeda soal penggunaan mobil dinas untuk mudik para pegawai negeri sipil (PNS). Ada yang membolehkan dengan berbagai alasan, lainnya mengharamkan.
Terkait itu, Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua menegaskan bahwa kebijakan membolehkan mobil dinas untuk keperluan mudik lebaran bagi para penyelenggara negara maupun pegawai negeri sipil (PNS), pada prinsipnya menyalahi aturan.
"Kalau dilakukan, itu korupsi," kata Abdullah di kantor KPK, Jakarta, Rabu, 15 Agustus 2012.
Terkait itu, Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua menegaskan bahwa kebijakan membolehkan mobil dinas untuk keperluan mudik lebaran bagi para penyelenggara negara maupun pegawai negeri sipil (PNS), pada prinsipnya menyalahi aturan.
"Kalau dilakukan, itu korupsi," kata Abdullah di kantor KPK, Jakarta, Rabu, 15 Agustus 2012.
Bagi Abdullah, kebijakan Pemerintah Daerah yang membolehkan mobil dinas untuk digunakan saat mudik Lebaran adalah imbauan yang salah. Karena menyalahi semangat pemerintah yang menggembor-gemborkan program penghematan.
Beberapa daerah lanjut Abdullah, bisa dijadikan contoh dalam rangka mendukung program penghematan fasilitas milik negara. Salah satunya di Jembrana, Bali. Menurut Abdullah, di Jembrana untuk mobil berplat dinas yang keluar diatas jam 16.00 WIB tanpa ada nota dinas, dicatat oleh masyarakat dan dilaporkan.
"Masyarakat diberi kewenangan untuk melapor. Ini kan bisa untuk penghematan fasilitas negara agar awet tidak dikit-dikit ganti," ujar Abdullah.
Selanjutnya kata Abdullah, bagi pejabat negara juga tidak boleh menerima parsel lebaran, karena jika diterima, itu merupakan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang. Sebaiknya jika ada pihak yang memberikan parsel segera dilaporkan ke KPK sesuai aturan perundang-undangan.
"Pertama mereka yang menerima setelah 30 hari kerja harus dilaporkan. Rp10 juta ke atas harus lapor," tandasnya.
Sebelumnya, ada beberapa pemerintah daerah yang membolehkan mobil dinas dipakai untuk mudik. Misalnya, Pemerintah Kota Solo membolehkan penggunaan mobil dinas untuk mudik Lebaran. Hal ini dilakukan supaya mobil pelat merah tersebut tetap dirawat oleh pejabat yang menggunakannya.
"Kalau mobil itu tidak boleh dibawa dan dikumpulkan di Balaikota Solo, itu juga harus ada yang menunggu. Setiap pagi harus ada yang memanasi mesin mobil. Nah, itu siapa?" kata Walikota Solo, Joko Widodo.
"Kalau mobil itu tidak boleh dibawa dan dikumpulkan di Balaikota Solo, itu juga harus ada yang menunggu. Setiap pagi harus ada yang memanasi mesin mobil. Nah, itu siapa?" kata Walikota Solo, Joko Widodo.
No comments:
Post a Comment