Saturday, September 15, 2012

Realisasi Dedicated Program APBD DKI Jakarta 2008-2012


Pertumbuhan dan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kerap kali menjadi sorotan. Begitu juga dengan APBD DKI Jakarta. Ini suatu yang lazim, karena APBD mencerminkan kinerja pemerintah daerah dan bagaimana politik anggaran dijalankan. APBD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah merealisasi potensi pendapatan, dan bagaimana kemudian uangnya dialokasikan untuk pembangunan.
Tahun ini merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta (2007-20012), untuk selanjutnya memasuki RPJMD 2012-2017. Tahun ini juga bertepatan dengan ulang tahun Jakarta yang ke 485.  Bagaimana perjalanan APBD DKI dalam lima tahun terakhir ini?


Secara garis besar, kebijakan APBD DKI Jakarta adalah untuk meningkatnya kualitas layanan publik sesuai prinsip-prinsip layanan prima. Kebijakan itu difokuskan untuk meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial, terutama dalam kaitan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pemerataan kesejahteraan dan menekan angka kemiskinan.
Dalam menyusun dan melaksanakan pembangunan, Pemprov DKI Jakarta selalu berpegang pada prirotas kebutuhan masyarakat Jakarta. Dalam APBD DKI ada yang disebut dengan istilah dedicated program.  Program ini mendapat prioritas tinggi dan mendapatkan alokasi dana yang besar karena berdampak luas dan besar secara langsung terhadap masyarakat.
Proyek-proyek yang masuk dalam dedicated program  antara lain, penataan transportasi untuk mengurangi tekanan kemacetan, pengendalian banjir, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan penataan lingkungan hidup.

Penataan Transportasi
Sepanjang lima tahun terakhir (2008-2012) telah banyak yang dilakukan Pemprov DKI untuk menata transportasi di Jakarta. Contohnya, meningkatkan kapasitas bus Transjakarta dan sarana di semua koridor,  mulai koridor I sampa koridor XI. Jumlah armada terus ditambah sehingga tahun ini akan berjumlah menjadi 748 bus, termasuk bus gandeng (articulated bus).

Berbagai perbaikan itu membuat minat menggunakan bus Transjakarta terus meningkat. Selain murah, karena punya jalur sendiri bus ini jauh lebih cepat, jarang terkena macet. Jumlah masyarakat yang sehari-hari merasakan manfaat angkutan umum ini terus meningkat.

Pada 2007 jumlah penumpang baru 46 juta orang, tahun ini diproyeksikan 125 juta orang. Sepanjang 2008-2012, jumlah penumpang yang menikmati murah dan nyamannya naik bus Transjakarta sudah akan mencapai lebih dari 400 juta penumpang.

Untuk mengurai kemacetan, Pemprov juga telah melakukan peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana baru. Dalam lima tahun ini sudah berhasil dibangun 9 jembatan fly over, 6 jalan underpass, 5 jalan tembus dan 14 jembatan dan 2 jalan layang nontol (JLNT).

Pembangunan JLNT dari Kampung Melayu-Tanah Abang yang akan segera beroperasi pada akhir tahun ini, diproyeksikan akan mengurangi 30% tekanan kemacetan di sekitar Jakarta Pusat, begitu juga JLNT Antasari-Blok M akan mengurangi tekanan kemacetan sekitar 30% di wilayah Jakarta Selatan.
Selain itu, Pemprov telah melakukan perluasan jalan dan perbaikan jalan di berbagai lokasi. Untuk kepentingan perluasan jalan dan pembangunan jalan baru, selama periode 2008-2012, Pemprov DKI telah membebaskan tanah seluas 374.028 m2 atau sekitar 37,4 ha lebih. 

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta telah berhasil menyiapkan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) senilai Rp 15 triliun. Proyek ini akan menambah besar asset Pemprov yang kini sudah mencapai lebih dari Rp 450 triliun. Pembangunan akan dimulai 2013 nanti, saat ini tengah melakukan tender.
MRT nantinya akan mengangkut sekitar 420.000 penumpang per hari atau pulang pergi sekitar 840.000 penumpang. Untuk merealiasi proyek ini, telah didbebaskan tanah seluas 24.549 m2 untuk pembangunan depo, dan 6.500 m2 untuk jalan pengaman di beberapa titik koridor MRT.
Proyek transportasi yang akan segera diselesaikan adalah pembangunan terminal bus Pulogebang, terminal termegah di Asia Tenggara. Pembangunan fasilitasnya menghabiskan dana sekitar Rp 450 miliar, belum termasuk pembebasan lahan sekitar 14 ha yang menjadi beban APBD DKI  Jakarta.

Pemprov DKI juga telah menyelesaikan revitalisasi infrastruktur angkutan laut dari Muara Angke ke Kep. Seribu agar lebih nyaman dan aman. Dalam proyek ini telah diselesaikan pengerukan di pelabuhan Muara Angke sebanyak 356.230 m3 endapan untuk menambah kedalaman fasilitas sandar kapal sekita 3,58 meter. Juga telah diselasaikan pembangunan lainnya seperti pembangunan pemecah ombak sepanjang 1.755 m2, pembangunan 2 unit dermaga terapung, docking kapal, ruang tunggu atau emplesement seluas 5.000 m2 persegi dan berbagai fasilitas lainnya.
Pemprov DKI juga telah melakukan perbaikan jalan di berbagai lokasi. Perbaikan untuk jalan yang tergolong rusak berat mencapai 1,245 juta m2 lebih. 

Pengendalian Banjir
Pengendalian banjir termasuk dedicated program karena menyangkut kepentingan masyarakat luas. Melalui sejumlah proyek yang telah diselesaikan, jumlah dan luas kawasan rawan banjir di Jakarat berhasil diturun dakan 123 titik menjadi 48 titik.
Di Kawasan Banjir Timur (KBT) yang sudah beroperasi sejak tahun 2011 lalu, sekitar 2,7 juta warga Jakarta di kawasan Jakarta Timur dan Utara kini telah merasa aman dari banjir. Dalam proyek ini, Pemprov DKI bertanggung jawab melakukan pembebasan tanah seluas 2,797 juta m2.
Pemprov DKI juga telah merealisasi berbagai proyek dedicated lainnya, seperti normalisasi sungai, perluasan dan pengerukan waduk, pembangunan pintu air dan rumah pompa.
Selama lima tahun terakhir, telah direalisasi normalisasi kali di berbagai lokasi seperti Ciliwung-Gajah Mada dan Kali Sekretaris sepanjang 1,377 km. Juga telah dilakukan pengerukan kali dan situ di berbagai lokasi. Tidak kurang dari 311.131 m3 endapan lumpur telah diangkat dari sejumlah sungai dan waduk untuk meningkatkan daya tampung saat musim hujan.
Juga telah dilakukan pembebasan tanah seluas sekitar 18,7 ha di berbagai lokasi, agar proyek pengendalian banjir bisa terlaksana.
Untuk memudahkan dan mengefektifkan pengendalian banjir Pemprov juga telah menambah sedikitnya 10 unit pintu air di berbagai lokasi, termasuk membangun dan meningkatkan kapasitas rumah pompa. Membangun dan menambah kapasitas saringan sampah di sejumlah pintu air juga dilakukan.
Dalam menanggulangi genangan air di jalan-jalan dan pemukiman, sepanjang lima tahun ini Pemprov DKI telah melaksanakan pengerukan dan perbaikan drainase  dengan volume pekerjaan 1,200 juta m3.

Pelayanan Pendidikan
Pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, setiap tahun Pemprov DKI Jakarta selalu memasukan pelayanan pendidikan dalam dedicated program dengan prioritas tinggi. Memberi kemudahan dan bantuan biaya pendidikan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pendidikan adalah menjadi prioritas pembangunan bidang pendidikan di Jakarta.
Berbagai hasil yang dicapai selama lima tahun ini telah berhasil membawa DKI Jakarta sebagai daerah yang berhasil melaksanakan program wajib belajar 9 tahun, dan merupakan daerah pertama yang menyatakan kesiapan untuk menerapkan wajib belajar 12 tahun mulai tahun depan.
Keberhasilan itu tidak terlepas dari keberanian Pemprov DKI Jakarta untuk mengalokasikan anggaran yang besar untuk pembangunan pendidikan dari dana APBD. Tiap tahun alokasi anggaran APBD untuk sektor pendidikan ini terus ditingkatkan setiap tahun, dari hanya sekitar Rp 4,1 triliun pada 2007 menjadi Rp 9,45 triliun pada APBD 2012 ini. 
Pada 2012 ini, alokasi dana pendidikan mencapai lebih dari 26% dari  APBD sebesar Rp 36 triliun. Angka ini merupakan tertinggi di Indonesia dan telah melebihi kewajiban Undang-Undang sebesar 20%,
Sepanjang 2008-20012, total dana yang sudah dialokasikan untuk pendidikan sudah mencapai Rp 39,5 triliun. Dana itu digunakan dalam berbagai program, termasuk untuk membayar gaji guru dan tunjangan lainnya.
Untuk meningkatkan kenyamanan dalam proses belajar-mengajar di sekolah, Pemprov DKI telah melakukan merahibilitasi sekolah-sekolah dari SD sampai SLTA. Jumlah sekolah yang sudah selesai direhabilitasi 938 gedung. Dari jumlah itu, 815 gedung diantaranya dalam bentuk rehabilitasi berat dan sedang, sedangkan 121 lainnya dalam bentuk rehabilitasi ringan.

Disamping itu, tiap tahun Pemprov DKI juga menyalurkan bantuan tunai ke sekolah-sekolah negeri untuk Biaya Operasional Pendidikan (BOP).  Selama lima tahun, alokasi untuk bantuan tunai ini sudah mencapai Rp 4,64 triliun yang diterima setiap murid sekolah negeri dari SD sampai SLTA di Jakarta, termasuk sekolah Madrasah, Tsaniwiyah dan Aliyah Negeri dan sekolah kejuruan atau SMK.

Tiap tahun Pemprov juga mengalokasikan dana bea siswa dari keluarga tidak mampu atau siswa rawan putus sekolah, dan juga bea siswa untuk siswa berprestasi. Untuk tahun 2012 ini, Pemprov akan menyalurkan bea siswa sebesar Rp 37,5 miliar untuk 12.747 siswa rawan putus sekolah.

Berbagai hasil yang telah dicapai di bidang pendidikan ini adalah prestasi siswa yang terus meningkatkan seperti terlihat pada angka kelulusan yang tinggi. Untuk tingkat SD dan SMP sejak beberapa tahun ini angka kelulusan sudah mencapai 100%, sementara SMA dan SMK tahun ini angka kelulusannya 99,98%.
Prestasi kontingen siswa DKI Jakarta dalam berbagai perlombaan nasional dan internasional juga terus meningkat. Jumlah siswa yang memperoleh mendali terus bertambah.

Layanan Kesehatan
Pembangunan layanan kesehatan di DKI Jakarta difokuskan pada peningkatan kualitas dan kemudahan akses bagi keluarga kurang mampu ke Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah (RSUD). Layanan kesehatan terhadap kelompok ini dilakukan melalui program JPK-Gakin dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Melalui program tersebut, pemegang kartu Gakin atau SKTM akan mendapat pelayanan gratis di  Puskesmas dan RUSD Jakarta.
Selain melakukan perbaikan berbagai fasilitas, Premprov juga terus melengkapi peralatan yang ada di setiap Puskesmas dan RUSD agar kualitas layanannya menjadi lebih baik. Hasilnya, jumlah Puskesmas yang sudah memenuhi standar terus bertambah. Semua Puskesmas 44 kecamatan di Jakarta kini sudah memenuhi Standard ISO 9001: 2008, begitu juga dengan 126 dari 295 Puskesmas Kelurahan dan 4 dari 7 RSUD.
Ragam pelayanan untuk pemegang kartu Gakin dan SKTM juga ditingkatkan dari mulai sakit kepala, sakit perut, sakit gigi sampai cuci darah. Fasilitas rawat inap juga diperluas di Puskesmas-Puskemas, dan jumlah tempat tidur kelas III di RSUD juga terus ditingkatkan.
Dengan berbagai kemudahan yang ada, minat masyarakat untuk berobat ke Puskesmas dan RUSD tumbuh pesat. Ini terlihat dari jumlah kasus kesehatan pemilik kartu Gakin dan SKTM yang terlayani.
Sepanjang 2008-2011 lalu, jumlah kasus kesehatan pemilik Kartu Gakin dan SKTM yang dilayani Puskemas seluruh Jakarta mencapai 7,524 juta kasus, sementara yang dilayani di RSUD mencapai 2,074 juta kasus. Sedangkan korban berbagai bencana dan kecelakaan yang ditangani Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK) mencapai 87,972 kasus.
Peningkatan pelayanan kesehatan telah berdampak besar terhadap kualitas hidup masyarakat Jakarat seperti terlihat dari kenaikan Indek Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 78, tertinggi di Indonesia. Begitu juga angka harapan hidup naik dari 72,6 tahun pada 2007 menjadi 76,3 tahun pada 2012. Angka kematian bayi turun dari 28/1000 kelahiran menjadi 8,1/1000 kelahiran.

Penataan Lingkungan dan Pemukiman
Penataan lingkungan dan pemukiman menjadi prioritas karena terkait dengan pembangunan kualitas hidup masyarakat Jakarta. Berbagai proyek telah dilaksanakan dalam lima tahun ini antara lain memperluas ruang terbuka hijau, taman-taman, perbaikan RW Kumuh, membangun sarana pemukiman dan meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah.
Sepanjang 2008-2012, Pemprov DKI telah merealisasi pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH) seluas 108 ha yang terdiri dari 50 lokasi taman kota, 8 lokasi taman interaktif, 3 lokasi jalur hijau dan lainnya.
Disamping itu melakukan pembangunan taman dan jalur hijau seluas 436,688 m2, penataan jalur  hijau 346,472 m2 di 83 lokasi serta penataan lahan eks SBPU di 26 lokasi seluas 36,885 m2.
Untuk memperbaiki lingkungan pemukiman, Pemprov DKI telah merealisasi perbaikan Kampung (MHT) di 516 RW dan melaksanakan MHT plus di 142 RW. Juga telah dibangun rumah susun di 9 lokasi dengan kapasitas hunian 4.638 unit.

Pemberdayaan Ekonomi
Program pemberdayaan ekonomi terutama diarahkan pada masyarakat lapisan bawah melalui PPMK Bina Sosial dan PPMK Bina Fisik serta PEMK atau dana bergulir.  Total dana APBD ang disalurkan melalui program ini sudah hampir Rp 1 tiliun. Sekitar Rp 423,537 miliar melalui program PPMK yang melalui 40.920 kegiatan, lainnya melalui dana PEMK Dana Bergulir Rp 553,804 miliar.

Selain meningkatkan kemandiran warga dalam perekonomian, program ini juga sangat membantu dalam mengurangi angka kemiskinan di Jakarta. Saat ini angka kemiskinan mengalami penurunan signifikan, tinggal 3,8% dari total penduduk Jakarta. Angka ini kemiskinan di Jakarta terendah di Indonesia. (*)

Tabel 1: APDB DKI 2008-2012 (miliar rupiah)
Uraian
2008
2009
2010
2011
2012
TOTAL
PENDAPATAN
19,031.86
19,371.84
22,963.35
28,845.69
30,642.74
120,855.48
Pendapatan Asli Daerah
10,381.54
10,363.44
12,315.40
16,280.13
18,685.00
68,025.51
Dana Perimbangan
8,523.93
9,008.40
10,006.09
8,658.41
9,111.46
45,308.29
Lain-lain Pendapatan Yg Sah
126.38

641.86
1,907.15
2,846.28
5,521.67
BELANJA
20,117.36
23,594.86
26,230.18
30,922.36
33,827.03
134,691.79
PEMBIAYAAN
1,085.51
4,223.02
3,266.83
4,076.67
3,184.29
15,836.32
Penerimaan Pembiayaan
1,364.26
4,596.37
3,748.51
4,911.20
5,380.60
20,000.94
Pengeluaran Pembiayaan
278.75
373.35
481.68
834.53
2,196.31
4,164.62
APBD
20,396.11
23,968.21
26,711.86
31,756.89
36,023.34
138,856.41
Tabel 2: STRUKTUR BELANJA PROVINSI DKI JAKARTA (2008-2012)
Urain
2008
2009
2010
2011
2012
TOTAL
BELANJA LANGSUNG
13,378.92
16,763.53
17,615.83
20,677.76
22,319.63
90,755.67
Pegawai
2,322.45
2,017.67
1,402.21
1,315.03
1,362.03
8,419.39
Barang dan Jasa
6,499.52
8,064.56
8,562.33
9,655.50
10,013.19
42,795.10
Modal
4,556.95
6,681.30
7,651.29
9,707.23
10,944.41
39,541.18
BELANJA TIDAK LANGSUNG
6,738.44
6,831.30
8,614.30
10,244.59
11,507.40
43,936.03
Gaji dan Tunjangan
6,094.15
6,354.31
8,084.57
9,242.94
10,043.91
39,819.88
Bantuan/Hibah
546.35
410.34
483.14
942.19
1,399.78
3,781.80
Tak Terduga
82.61
56.70
36.64
55.11
59.36
290.42
Bunga
15.33
9.95
9.95
4.35
4.35
43.93
T O T A L
20,117.36
23,594.83
26,230.13
30,922.35
33,827.03
134,691.70
Struktur Anggaran dan Belanja Makin Kuat
 

Memperkuat struktur anggaran dan belanja dalam APBD menjadi salah satu target utama Pemprov DKI. Ada banyak cara atau indikator untuk melihat capaian ini. Apakah struktur APBD DKI dalam lima tahun terakhir ini menjadi lebih kuat atau lebih sehat?
Kinerja pemerintah daerah dalam mengelola angaran terlihat dari kemampuannya dalam mengelola APBD-nya dengan baik. Salah satu indikator yang sering digunakan adalah kemampuan meningkatkan pertumbuhan PAD atau pendapatan asli daerah. Selain mencerminkan kemampuan menggali potensi pendapatan daerah, perkembangan PAD juga menggambarkan secara umum pembangunan ekonomi suatu daerah.
Sedangkan untuk melihat keberhasilan pengelolan pengeluaran indikator yang sering digunakan adalah pertumbuhan pos belanja jasa dan barang dan pos belanja modal.  Keduanya mencerminkan berapa besar anggaran digunakan untuk mendukung kelancaran pembangunan serta pelayanan masyarakat dan berapa besar dana diinvestasikan untuk memperkuat insfrastruktur daerah.
Yang juga sangat penting dicermati adalah transparansi pengelolaan dan penggunaan anggaran. Ini akan terlihat dari hasil audit pihak ketiga, biasanya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga rating.
Struktur Pendapatan Lebih Kuat
Pertumbuhan APBD DKI Jakarta dalam lima tahun ini naik pesat, rata-rata 15,2% per tahun. Jika pada 2008, total APBD DKI Jakarta baru mencapai Rp 20,396 triliun, untuk pada tahun 2012 ini DPRD sudah menyetujui naik menjadi Rp 36,023 triliun.
Secara keseluruhan total APBD dalam lima tahun ini sudah mencapai Rp 138,856 triliun. Selain berasal dari penerimaan PAD dan Dana Perimbangan, APDB DKI juga dibiayai dengan pinjaman. Total pinjaman Pemprov DKI dalam lima tahun ini mencapai Rp 20 triliun. Angka ini relatif kecil hanya sekitar 14,7% total APBD, dibandingkan kontribusi PAD yang mencapai 61%.
Dalam lima tahun terakhir, pendapatan asli daerah (PAD) Jakarta meningkat pesat dan berhasil menjadi motor pertumbuhan APBD. Tiap tahunnya rata-rata naik sekitar 16%, sehingga kontribusinya terhadap APBD DKI Jakarta terus membesar.
Pada 2008 lalu,  nilai PAD baru mencapai RP 10,381 triliun, pada 2012 ini diproyeksikan mencapai Rp 18,685 triliun.  Seiring dengan itu, kontribusinya terhadap APBD juga ikut meningkat dari 54,55% pada 2008 naik menjadi 60,98% pada 2012 ini.
Secara keseluruhan dalam lima tahun terakhir PAD Pemprov DKI Jakarta bisa mencapai Rp 68,025 triliun. Peningkatan PAD ini diperoleh karena adanya upaya meningkatkan efektivitas dalam menggali potensi keuangan daerah dan juga didukung oleh pertumbuhan ekonomi Jakarta yang tergolong tinggi, di atas pertumbuhan ekonomi nasional.
Pertumbuhan PAD itu sekaligus memperkuat kemandirian keuangan Pemprov DKI dalam merealisasikan pembangunan Jakarta. Porsi PAD dalam APBD 2012 sudah mencapai 61% lebih besar dibandingkan pada 2008 sebesar 54%. Ketergantungan Jakarta terhadap dana perimbangan pemerintah pusat menjadi berkurang turun, dari sekitar 48% pada 2008 menjadi 37% pada 2012.
Belanja Daerah Semakin Baik
Rata-rata tiap tahunnya Belanja Daerah DKI Jakarta naik 12,15%. Totalnya selama lima tahun ini mencapai Rp 134,691 triliun.

Secara umum dalam APBD, pos belanja daerah ini dibagi dalam dua kelompok pengeluaran yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. 

Belanja langsung adalah pengeluaran yang terkait dengan pelaksanaan program kerja. Belanja langsung terdiri dari pengeluaran untuk belanja pegawai, pengadaan barang barang dan jasa serta belanja modal. 
Sebaliknya, belanja tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak terkait dengan pelaksanaan program kerja sehingga sering juga disebut dengan istilah biaya rutin. Belanja tidak langsung ini terdiri dari gaji dan tunjangan, bantuan/hibah serta pengeluaran tidak terduga.

Hampir semua kalangan berpendapat, pengelolaan APBD yang baik tercermin dari komposisi belanja langsung yang lebih besar dibandingkan biaya tidak langsung. Kenapa? Karena dengan porsi belanja langsung yang lebih besar  berarti semakin banyak dana APBD yang dialokasikan untuk program pembangunan.

Lantas berapa perbandingan ideal antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung. Sampai saat ini belum ada kesepakatan yang pasti. Hanya sering disebutkan posisi ideal perbandingan biaya langsung dengan biaya tidak langsung ini berkisar  60:40 atau 70:30. Lalu bagaimana dengan komposisi pos belanja dalam APBD DKI Jakarta?

Boleh dikatakan sepanjang 2008-2012, pengelolaan pos belanja APBD DKI Jakarta sudah ideal. Ini terlihat dari porsi belanja langsung yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan, total alokasi pengeluaran APBD DKI Jakarta untuk belanja langsung selama periode 2008-2012 sudah mencapai Rp 90,755 triliun atau sekitar 67,38% dari total belanja Rp 134,691 triliun.

 Dalam lima tahun ini, pos belanja ini tumbuh  rata-rata 13,7% per tahun, naik Rp 13,379 triliun pada 2008 dan menjadi Rp 22,319 triliun pada 2012 ini.

Sebagaian besar dari itu untuk membiayai pos pengadaan barang dan jasa dan pos belanja modal.  Secara keseluruhan, pengeluaran untuk membiayai kedua pos ini mencapai Rp 82,336 triliun atau sekitar 61,13% dari total belanja APBD sepanjang 2008-2012.

Pos belanja modal mendapat perhatian utama dalam menilai kebijakan APBD karena terkait dengan kegiatan investasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Baik dalam pembangunan infrastruktur maupun berbagai prasarana layanan publik lainnya, termasuk dalam penataan kawasan atau kota. Pertumbuhan belanja modal sekaligus juga mencerminkan pertumbuhan asset daerah.
Belanja modal dalam APBD DKI digunakan membiayai pos pembebasan tanah, untuk pembebasan lahan, pembelian mesin dan peralatan, pembangunan jalan, irigasi dan jaringan, pembangunan gedung dan bangunan serta asset lainnya.

Selama periode 2008-2012, alokasi dana untuk belanja modal ini terus meningkat. Dibandingkan pos belanja yang lainnya, alokasi untuk pos ini mengalami pertumbuhan paling tinggi, rata-rata 24% per tahun. Total alokasi belanja modal modal dalam lima tahun ini mencapai Rp 39,541 triliun atau sekitar 29,36% dari total belanja.

Peningkatan itu sekaligus mencermian besarnya perhatian Pemprov DKI Jakarta untuk pembangunan sarana dan prasarana publik selama pelaksanaan RPJMD dalam periode sekarang ini.
Sebagian besar, sekitar 97% dana tersebut digunakan untuk pembebasan tanah, membeli peralatan dan mesin, pembangunan jalan, irigasi, jaringan dan pembangunan gedung/ bangunan. Hanya sebagian kecil, sekitar 3% yang digunakan untuk membiayai asset tetap.

Alokasi pengeluaran untuk barang dan jasa juga mendapat perhatian utama Pemprov DKI. Dananya digunakan untuk pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Di dalam pengadaan barang dan jasa ini termasuk diantaranya biaya pembelian barang dan jasa untuk meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk di antaranya pengadaan obat-obatan di Puskesmas, RSUD atau kebutuhan dasar warga Jakarta lainnya.

Sepanjang lima tahun ini, total alokasi dana untuk pengadaan barang dan jasa ini mencapai Rp 42,795 triliun atau sekitar 31,77% dari total belanja pemprov DKI Jakarta.
Belanja Tidak Langsung
Pos pengeluaran ini lazim juga disebut anggaran rutin, porsi alokasi belanja tidak langsung  dalam APBD DKI Jakarta rata-rata hanya sekitar 32,62% selama periode 2008-2012. Total belanja tidak langsung selama kurun waktu ini mencapai Rp 43,819 triliun atau jauh lebih rendah dari total belanja barang dan jasa serta belanja modal yang mencapai Rp 82,336 triliun.

Perbandingan itu menunjukan bahwa kebijakan APBD DKI Jakarta lebih menekankan upaya memperkuat pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Sebagian besar dari belanja tidak langsung dialokasikan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai yang jumlahnya lebih dari 80.000 orang.  Rata-rata tiap tahun terjadi kenaikan alokasi tunjangan dan gaji pegawai sekitar 12,9%. Selain adanya penambahan jumlah pegawai, kenaikan itu juga disebabkan oleh adanya keharusan dari pemerintah pusat untuk secara berkala menaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) di seluruh Indonesia.

Secara keseluruhan, dalam lima tahun ini alokasi dana untuk gaji dan tunjangan PNS Pemprov DKI Jakarta mencapai mencapai Rp 39,819 triliun. Lainnya dialokasikan untuk  hibah dan biaya tidak terduga, masing-masing Rp 3,781 triliun dan Rp 290,42 miliar.

Melihat perkembangan data-data sepanjang 2008-2012, terlihat bahwa pengelolaan APBD DKI Jakarta semakin baik. Struktur pendapatan makin kuat, dan alokasi belanjad juga semakin besar untuk pembiayaan kegiatan yang produktif.

Transparansi Anggaran
Pengelolaan anggaran oleh Pemprov DKI Jakarta dai tahun ke tahun terus membaik. Ini terlihat dari kualitas laporan keuangan yang semakin baik. Sebelum periode 2008-2012, kualitas pencatatan pengelolaan anggaran masih tergolong jauh di bawah standard. Ini terlihat dari tidak bersedianya Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memberikan opini terhadap laporan keuangan DKI Jakarta 2007.
Barulah setelah Gubernur Fauzi Bowo pada 2008 mengeluarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.43 tentang Reformasi Birokrasi, dorongan untuk meningkatkan transparansi keuangan meningkat. Hasilnya sangat memuaskan. Catatan pengelolaan anggaran atau dana APBD terus diperbaiki agar sesuai standard akutansi pemerintah.
Berbagai kebijakan dan program perbaikan standard itu kemudian menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik. Pada 2008 itu, BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian atas laporan keuangan Pemprov DKI. Kondisinya  terus membaik, maka sejak 2011 lalu, laporan keuangan DKI Jakarta sudah mendapat penilaian tertinggi dari BPK yaitu wajar tanpa pengecualian. (*)

No comments:

Post a Comment