Pertumbuhan
dan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kerap kali menjadi
sorotan. Begitu juga dengan APBD DKI Jakarta. Ini suatu yang lazim, karena APBD
mencerminkan kinerja pemerintah daerah dan bagaimana politik anggaran
dijalankan. APBD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah merealisasi potensi
pendapatan, dan bagaimana kemudian uangnya dialokasikan untuk pembangunan.
Tahun
ini merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) DKI Jakarta (2007-20012), untuk selanjutnya memasuki RPJMD
2012-2017. Tahun ini juga bertepatan dengan ulang tahun Jakarta yang
ke 485. Bagaimana perjalanan APBD DKI
dalam lima tahun terakhir ini?
Secara garis besar, kebijakan APBD DKI Jakarta adalah untuk meningkatnya
kualitas layanan publik sesuai prinsip-prinsip layanan prima. Kebijakan itu
difokuskan untuk meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur ekonomi dan
infrastruktur sosial, terutama dalam kaitan pemberdayaan masyarakat untuk
meningkatkan kualitas pemerataan kesejahteraan dan menekan angka kemiskinan.
Dalam menyusun dan melaksanakan pembangunan, Pemprov DKI Jakarta selalu
berpegang pada prirotas kebutuhan masyarakat Jakarta. Dalam APBD DKI ada yang
disebut dengan istilah dedicated program.
Program ini mendapat prioritas tinggi dan mendapatkan alokasi dana yang
besar karena berdampak luas dan besar secara langsung terhadap masyarakat.
Proyek-proyek yang masuk dalam dedicated program antara lain, penataan transportasi untuk
mengurangi tekanan kemacetan, pengendalian banjir, pendidikan, kesehatan,
pemberdayaan masyarakat, dan penataan lingkungan hidup.
Penataan Transportasi
Sepanjang lima
tahun terakhir (2008-2012) telah banyak yang dilakukan Pemprov DKI untuk menata
transportasi di Jakarta .
Contohnya, meningkatkan kapasitas bus Transjakarta dan sarana di semua
koridor, mulai koridor I sampa koridor
XI. Jumlah armada terus ditambah sehingga tahun ini akan berjumlah menjadi 748
bus, termasuk bus gandeng (articulated bus).
Berbagai perbaikan itu membuat minat
menggunakan bus Transjakarta terus meningkat. Selain murah, karena punya jalur
sendiri bus ini jauh lebih cepat, jarang terkena macet. Jumlah masyarakat yang sehari-hari merasakan manfaat angkutan
umum ini terus meningkat.
Pada 2007 jumlah penumpang baru 46 juta orang, tahun ini diproyeksikan 125
juta orang. Sepanjang 2008-2012, jumlah penumpang yang menikmati murah dan
nyamannya naik bus Transjakarta sudah akan mencapai lebih dari 400 juta
penumpang.
Untuk mengurai kemacetan, Pemprov juga telah melakukan peningkatan dan
pembangunan sarana dan prasarana baru. Dalam lima tahun ini sudah berhasil
dibangun 9 jembatan fly over, 6 jalan underpass, 5 jalan tembus dan 14 jembatan
dan 2 jalan layang nontol (JLNT).
Pembangunan JLNT dari Kampung
Melayu-Tanah Abang yang akan segera beroperasi pada akhir tahun ini,
diproyeksikan akan mengurangi 30% tekanan kemacetan di sekitar Jakarta Pusat,
begitu juga JLNT Antasari-Blok M akan mengurangi tekanan kemacetan sekitar 30%
di wilayah Jakarta Selatan.
Selain itu, Pemprov telah melakukan
perluasan jalan dan perbaikan jalan di berbagai lokasi. Untuk kepentingan
perluasan jalan dan pembangunan jalan baru, selama periode 2008-2012, Pemprov
DKI telah membebaskan tanah seluas 374.028 m2 atau sekitar 37,4 ha lebih.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta telah
berhasil menyiapkan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) senilai Rp 15 triliun.
Proyek ini akan menambah besar asset Pemprov yang kini sudah mencapai lebih
dari Rp 450 triliun. Pembangunan akan dimulai 2013 nanti, saat ini tengah
melakukan tender.
MRT nantinya akan mengangkut sekitar
420.000 penumpang per hari atau pulang pergi sekitar 840.000 penumpang. Untuk
merealiasi proyek ini, telah didbebaskan tanah seluas 24.549 m2 untuk
pembangunan depo, dan 6.500 m2 untuk jalan pengaman di beberapa titik koridor
MRT.
Proyek transportasi yang akan segera
diselesaikan adalah pembangunan terminal bus Pulogebang, terminal termegah di
Asia Tenggara. Pembangunan fasilitasnya menghabiskan dana sekitar Rp 450
miliar, belum termasuk pembebasan lahan sekitar 14 ha yang menjadi beban APBD
DKI Jakarta .
Pemprov DKI juga telah menyelesaikan
revitalisasi infrastruktur angkutan laut dari Muara Angke ke Kep. Seribu agar
lebih nyaman dan aman. Dalam proyek ini telah diselesaikan pengerukan di
pelabuhan Muara Angke sebanyak 356.230 m3 endapan untuk menambah kedalaman
fasilitas sandar kapal sekita 3,58 meter. Juga telah diselasaikan pembangunan
lainnya seperti pembangunan pemecah ombak sepanjang 1.755 m2, pembangunan 2
unit dermaga terapung, docking kapal, ruang tunggu atau emplesement seluas
5.000 m2 persegi dan berbagai fasilitas lainnya.
Pemprov DKI juga telah melakukan
perbaikan jalan di berbagai lokasi. Perbaikan untuk jalan yang tergolong rusak
berat mencapai 1,245 juta m2 lebih.
Pengendalian Banjir
Pengendalian banjir termasuk dedicated program karena menyangkut
kepentingan masyarakat luas. Melalui sejumlah proyek yang telah diselesaikan,
jumlah dan luas kawasan rawan banjir di Jakarat berhasil diturun dakan 123
titik menjadi 48 titik.
Di Kawasan Banjir Timur (KBT) yang sudah beroperasi sejak tahun 2011 lalu,
sekitar 2,7 juta warga Jakarta di kawasan Jakarta Timur dan Utara kini telah
merasa aman dari banjir. Dalam proyek ini, Pemprov DKI bertanggung jawab
melakukan pembebasan tanah seluas 2,797 juta m2.
Pemprov DKI juga telah merealisasi berbagai proyek dedicated lainnya,
seperti normalisasi sungai, perluasan dan pengerukan waduk, pembangunan pintu
air dan rumah pompa.
Selama lima tahun terakhir, telah direalisasi normalisasi kali di berbagai
lokasi seperti Ciliwung-Gajah Mada dan Kali Sekretaris sepanjang 1,377 km. Juga
telah dilakukan pengerukan kali dan situ di berbagai lokasi. Tidak kurang dari
311.131 m3 endapan lumpur telah diangkat dari sejumlah sungai dan waduk untuk
meningkatkan daya tampung saat musim hujan.
Juga telah dilakukan pembebasan tanah
seluas sekitar 18,7 ha di berbagai lokasi, agar proyek pengendalian banjir bisa
terlaksana.
Untuk memudahkan dan mengefektifkan
pengendalian banjir Pemprov juga telah menambah sedikitnya 10 unit pintu air di
berbagai lokasi, termasuk membangun dan meningkatkan kapasitas rumah pompa.
Membangun dan menambah kapasitas saringan sampah di sejumlah pintu air juga
dilakukan.
Dalam menanggulangi genangan air di
jalan-jalan dan pemukiman, sepanjang lima
tahun ini Pemprov DKI telah melaksanakan pengerukan dan perbaikan drainase dengan volume pekerjaan 1,200 juta m3.
Pelayanan Pendidikan
Pendidikan merupakan kebutuhan dasar
masyarakat. Oleh karena itu, setiap tahun Pemprov DKI Jakarta selalu memasukan
pelayanan pendidikan dalam dedicated program dengan prioritas tinggi. Memberi
kemudahan dan bantuan biaya pendidikan kepada masyarakat serta meningkatkan
kualitas pendidikan adalah menjadi prioritas pembangunan bidang pendidikan di Jakarta .
Berbagai hasil yang dicapai selama lima tahun ini telah
berhasil membawa DKI Jakarta sebagai daerah yang berhasil melaksanakan program
wajib belajar 9 tahun, dan merupakan daerah pertama yang menyatakan kesiapan untuk
menerapkan wajib belajar 12 tahun mulai tahun depan.
Keberhasilan itu tidak terlepas dari
keberanian Pemprov DKI Jakarta untuk mengalokasikan anggaran yang besar untuk
pembangunan pendidikan dari dana APBD. Tiap tahun alokasi anggaran APBD untuk
sektor pendidikan ini terus ditingkatkan setiap tahun, dari hanya sekitar Rp
4,1 triliun pada 2007 menjadi Rp 9,45 triliun pada APBD 2012 ini.
Pada 2012 ini, alokasi dana pendidikan
mencapai lebih dari 26% dari APBD
sebesar Rp 36 triliun. Angka ini merupakan tertinggi di Indonesia dan telah
melebihi kewajiban Undang-Undang sebesar 20%,
Sepanjang 2008-20012, total dana yang
sudah dialokasikan untuk pendidikan sudah mencapai Rp 39,5 triliun. Dana itu
digunakan dalam berbagai program, termasuk untuk membayar gaji guru dan
tunjangan lainnya.
Untuk meningkatkan kenyamanan dalam
proses belajar-mengajar di sekolah, Pemprov DKI telah melakukan merahibilitasi
sekolah-sekolah dari SD sampai SLTA. Jumlah sekolah yang sudah selesai
direhabilitasi 938 gedung. Dari jumlah itu, 815 gedung diantaranya dalam bentuk
rehabilitasi berat dan sedang, sedangkan 121 lainnya dalam bentuk rehabilitasi
ringan.
Disamping itu, tiap tahun Pemprov DKI
juga menyalurkan bantuan tunai ke sekolah-sekolah negeri untuk Biaya
Operasional Pendidikan (BOP). Selama
lima tahun, alokasi untuk bantuan tunai ini sudah mencapai Rp 4,64 triliun yang
diterima setiap murid sekolah negeri dari SD sampai SLTA di Jakarta, termasuk
sekolah Madrasah, Tsaniwiyah dan Aliyah Negeri dan sekolah kejuruan atau SMK.
Tiap tahun Pemprov juga mengalokasikan
dana bea siswa dari keluarga tidak mampu atau siswa rawan putus sekolah, dan
juga bea siswa untuk siswa berprestasi. Untuk tahun 2012 ini, Pemprov akan
menyalurkan bea siswa sebesar Rp 37,5 miliar untuk 12.747 siswa rawan putus
sekolah.
Berbagai hasil yang telah dicapai di
bidang pendidikan ini adalah prestasi siswa yang terus meningkatkan seperti
terlihat pada angka kelulusan yang tinggi. Untuk tingkat SD dan SMP sejak
beberapa tahun ini angka kelulusan sudah mencapai 100%, sementara SMA dan SMK
tahun ini angka kelulusannya 99,98%.
Prestasi kontingen siswa DKI Jakarta
dalam berbagai perlombaan nasional dan internasional juga terus meningkat.
Jumlah siswa yang memperoleh mendali terus bertambah.
Layanan Kesehatan
Pembangunan layanan kesehatan di DKI
Jakarta difokuskan pada peningkatan kualitas dan kemudahan akses bagi keluarga
kurang mampu ke Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah (RSUD). Layanan kesehatan
terhadap kelompok ini dilakukan melalui program JPK-Gakin dan Surat Keterangan
Tidak Mampu (SKTM). Melalui program tersebut, pemegang kartu Gakin atau SKTM
akan mendapat pelayanan gratis di
Puskesmas dan RUSD Jakarta.
Selain melakukan perbaikan berbagai
fasilitas, Premprov juga terus melengkapi peralatan yang ada di setiap Puskesmas
dan RUSD agar kualitas layanannya menjadi lebih baik. Hasilnya, jumlah
Puskesmas yang sudah memenuhi standar terus bertambah. Semua Puskesmas 44
kecamatan di Jakarta kini sudah memenuhi Standard ISO 9001: 2008, begitu juga
dengan 126 dari 295 Puskesmas Kelurahan dan 4 dari 7 RSUD.
Ragam pelayanan untuk pemegang kartu
Gakin dan SKTM juga ditingkatkan dari mulai sakit kepala, sakit perut, sakit
gigi sampai cuci darah. Fasilitas rawat inap juga diperluas di
Puskesmas-Puskemas, dan jumlah tempat tidur kelas III di RSUD juga terus
ditingkatkan.
Dengan berbagai kemudahan yang ada,
minat masyarakat untuk berobat ke Puskesmas dan RUSD tumbuh pesat. Ini terlihat
dari jumlah kasus kesehatan pemilik kartu Gakin dan SKTM yang terlayani.
Sepanjang 2008-2011 lalu, jumlah kasus
kesehatan pemilik Kartu Gakin dan SKTM yang dilayani Puskemas seluruh Jakarta
mencapai 7,524 juta kasus, sementara yang dilayani di RSUD mencapai 2,074 juta
kasus. Sedangkan korban berbagai bencana dan kecelakaan yang ditangani Jaminan
Pelayanan Kesehatan (JPK) mencapai 87,972 kasus.
Peningkatan pelayanan kesehatan telah
berdampak besar terhadap kualitas hidup masyarakat Jakarat seperti terlihat
dari kenaikan Indek Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 78, tertinggi di Indonesia . Begitu juga angka harapan hidup naik dari
72,6 tahun pada 2007 menjadi 76,3 tahun pada 2012. Angka
kematian bayi turun dari 28/1000 kelahiran menjadi 8,1/1000 kelahiran.
Penataan Lingkungan dan Pemukiman
Penataan lingkungan dan pemukiman
menjadi prioritas karena terkait dengan pembangunan kualitas hidup masyarakat Jakarta . Berbagai proyek
telah dilaksanakan dalam lima
tahun ini antara lain memperluas ruang terbuka hijau, taman-taman, perbaikan RW
Kumuh, membangun sarana pemukiman dan meningkatkan efektivitas pengelolaan
sampah.
Sepanjang 2008-2012, Pemprov DKI telah
merealisasi pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH) seluas 108 ha yang
terdiri dari 50 lokasi taman kota, 8 lokasi taman interaktif, 3 lokasi jalur
hijau dan lainnya.
Disamping itu melakukan pembangunan
taman dan jalur hijau seluas 436,688 m2, penataan jalur hijau 346,472 m2 di 83 lokasi serta penataan
lahan eks SBPU di 26 lokasi seluas 36,885 m2.
Untuk memperbaiki lingkungan pemukiman,
Pemprov DKI telah merealisasi perbaikan Kampung (MHT) di 516 RW dan
melaksanakan MHT plus di 142 RW. Juga telah dibangun rumah susun di 9 lokasi
dengan kapasitas hunian 4.638 unit.
Pemberdayaan Ekonomi
Program pemberdayaan ekonomi terutama
diarahkan pada masyarakat lapisan bawah melalui PPMK Bina Sosial dan PPMK Bina Fisik
serta PEMK atau dana bergulir. Total
dana APBD ang disalurkan melalui program ini sudah hampir Rp 1 tiliun. Sekitar
Rp 423,537 miliar melalui program PPMK yang melalui 40.920 kegiatan, lainnya
melalui dana PEMK Dana Bergulir Rp 553,804 miliar.
Selain meningkatkan kemandiran warga
dalam perekonomian, program ini juga sangat membantu dalam mengurangi angka
kemiskinan di Jakarta .
Saat ini angka kemiskinan mengalami penurunan signifikan, tinggal 3,8% dari
total penduduk Jakarta. Angka ini kemiskinan di Jakarta
terendah di Indonesia .
(*)
Tabel 1: APDB DKI 2008-2012 (miliar
rupiah)
|
||||||
Uraian
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
TOTAL
|
PENDAPATAN
|
19,031.86
|
19,371.84
|
22,963.35
|
28,845.69
|
30,642.74
|
120,855.48
|
Pendapatan
Asli Daerah
|
10,381.54
|
10,363.44
|
12,315.40
|
16,280.13
|
18,685.00
|
68,025.51
|
Dana
Perimbangan
|
8,523.93
|
9,008.40
|
10,006.09
|
8,658.41
|
9,111.46
|
45,308.29
|
Lain-lain
Pendapatan Yg Sah
|
126.38
|
|
641.86
|
1,907.15
|
2,846.28
|
5,521.67
|
BELANJA
|
20,117.36
|
23,594.86
|
26,230.18
|
30,922.36
|
33,827.03
|
134,691.79
|
PEMBIAYAAN
|
1,085.51
|
4,223.02
|
3,266.83
|
4,076.67
|
3,184.29
|
15,836.32
|
Penerimaan
Pembiayaan
|
1,364.26
|
4,596.37
|
3,748.51
|
4,911.20
|
5,380.60
|
20,000.94
|
Pengeluaran
Pembiayaan
|
278.75
|
373.35
|
481.68
|
834.53
|
2,196.31
|
4,164.62
|
APBD
|
20,396.11
|
23,968.21
|
26,711.86
|
31,756.89
|
36,023.34
|
138,856.41
|
Tabel 2: STRUKTUR BELANJA PROVINSI DKI
JAKARTA (2008-2012)
|
||||||
Urain
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
TOTAL
|
BELANJA
LANGSUNG
|
13,378.92
|
16,763.53
|
17,615.83
|
20,677.76
|
22,319.63
|
90,755.67
|
Pegawai
|
2,322.45
|
2,017.67
|
1,402.21
|
1,315.03
|
1,362.03
|
8,419.39
|
Barang
dan Jasa
|
6,499.52
|
8,064.56
|
8,562.33
|
9,655.50
|
10,013.19
|
42,795.10
|
Modal
|
4,556.95
|
6,681.30
|
7,651.29
|
9,707.23
|
10,944.41
|
39,541.18
|
BELANJA
TIDAK LANGSUNG
|
6,738.44
|
6,831.30
|
8,614.30
|
10,244.59
|
11,507.40
|
43,936.03
|
Gaji
dan Tunjangan
|
6,094.15
|
6,354.31
|
8,084.57
|
9,242.94
|
10,043.91
|
39,819.88
|
Bantuan/Hibah
|
546.35
|
410.34
|
483.14
|
942.19
|
1,399.78
|
3,781.80
|
Tak
Terduga
|
82.61
|
56.70
|
36.64
|
55.11
|
59.36
|
290.42
|
Bunga
|
15.33
|
9.95
|
9.95
|
4.35
|
4.35
|
43.93
|
T
O T A L
|
20,117.36
|
23,594.83
|
26,230.13
|
30,922.35
|
33,827.03
|
134,691.70
|
Struktur Anggaran dan Belanja Makin Kuat
Memperkuat
struktur anggaran dan belanja dalam APBD menjadi salah satu target utama
Pemprov DKI. Ada
banyak cara atau indikator untuk melihat capaian ini. Apakah struktur APBD DKI
dalam lima
tahun terakhir ini menjadi lebih kuat atau lebih sehat?
Kinerja
pemerintah daerah dalam mengelola angaran terlihat dari kemampuannya dalam
mengelola APBD-nya dengan baik. Salah satu indikator yang sering digunakan
adalah kemampuan meningkatkan pertumbuhan PAD atau pendapatan asli daerah.
Selain mencerminkan kemampuan menggali potensi pendapatan daerah, perkembangan
PAD juga menggambarkan secara umum pembangunan ekonomi suatu daerah.
Sedangkan
untuk melihat keberhasilan pengelolan pengeluaran indikator yang sering
digunakan adalah pertumbuhan pos belanja jasa dan barang dan pos belanja
modal. Keduanya mencerminkan berapa
besar anggaran digunakan untuk mendukung kelancaran pembangunan serta pelayanan
masyarakat dan berapa besar dana diinvestasikan untuk memperkuat insfrastruktur
daerah.
Yang juga sangat penting dicermati
adalah transparansi pengelolaan dan penggunaan anggaran. Ini akan terlihat dari
hasil audit pihak ketiga, biasanya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan
lembaga rating.
Struktur Pendapatan Lebih
Kuat
Pertumbuhan
APBD DKI Jakarta dalam lima
tahun ini naik pesat, rata-rata 15,2% per tahun. Jika pada 2008, total APBD DKI
Jakarta baru mencapai Rp 20,396 triliun, untuk pada tahun 2012 ini DPRD sudah
menyetujui naik menjadi Rp 36,023 triliun.
Secara
keseluruhan total APBD dalam lima
tahun ini sudah mencapai Rp 138,856 triliun. Selain berasal dari penerimaan PAD
dan Dana Perimbangan, APDB DKI juga dibiayai dengan pinjaman. Total pinjaman
Pemprov DKI dalam lima
tahun ini mencapai Rp 20 triliun. Angka ini relatif kecil hanya sekitar 14,7%
total APBD, dibandingkan kontribusi PAD yang mencapai 61%.
Dalam lima tahun terakhir, pendapatan asli daerah (PAD) Jakarta meningkat pesat
dan berhasil menjadi motor pertumbuhan APBD. Tiap tahunnya rata-rata naik
sekitar 16%, sehingga kontribusinya terhadap APBD DKI Jakarta terus membesar.
Pada 2008
lalu, nilai PAD baru mencapai RP 10,381
triliun, pada 2012 ini diproyeksikan mencapai Rp 18,685 triliun. Seiring dengan itu, kontribusinya terhadap
APBD juga ikut meningkat dari 54,55% pada 2008 naik menjadi 60,98% pada 2012
ini.
Secara
keseluruhan dalam lima
tahun terakhir PAD Pemprov DKI Jakarta bisa mencapai Rp 68,025 triliun.
Peningkatan PAD ini diperoleh karena adanya upaya meningkatkan efektivitas
dalam menggali potensi keuangan daerah dan juga didukung oleh pertumbuhan
ekonomi Jakarta
yang tergolong tinggi, di atas pertumbuhan ekonomi nasional.
Pertumbuhan PAD
itu sekaligus memperkuat kemandirian keuangan Pemprov DKI dalam merealisasikan
pembangunan Jakarta .
Porsi PAD dalam APBD 2012 sudah mencapai 61% lebih besar dibandingkan pada 2008
sebesar 54%. Ketergantungan Jakarta terhadap dana perimbangan pemerintah pusat
menjadi berkurang turun, dari sekitar 48% pada 2008 menjadi 37% pada 2012.
Belanja Daerah Semakin Baik
Rata-rata
tiap tahunnya Belanja Daerah DKI Jakarta naik 12,15%. Totalnya selama lima tahun ini mencapai
Rp 134,691 triliun.
Secara
umum dalam APBD, pos belanja daerah ini dibagi dalam dua kelompok pengeluaran
yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung.
Belanja
langsung adalah pengeluaran yang terkait dengan pelaksanaan program kerja.
Belanja langsung terdiri dari pengeluaran untuk belanja pegawai, pengadaan
barang barang dan jasa serta belanja modal.
Sebaliknya,
belanja tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak terkait dengan pelaksanaan
program kerja sehingga sering juga disebut dengan istilah biaya rutin. Belanja
tidak langsung ini terdiri dari gaji dan tunjangan, bantuan/hibah serta
pengeluaran tidak terduga.
Hampir
semua kalangan berpendapat, pengelolaan APBD yang baik tercermin dari komposisi
belanja langsung yang lebih besar dibandingkan biaya tidak langsung. Kenapa?
Karena dengan porsi belanja langsung yang lebih besar berarti semakin banyak dana APBD yang
dialokasikan untuk program pembangunan.
Lantas
berapa perbandingan ideal antara belanja langsung dengan belanja tidak
langsung. Sampai saat ini belum ada kesepakatan yang pasti. Hanya sering
disebutkan posisi ideal perbandingan biaya langsung dengan biaya tidak langsung
ini berkisar 60:40 atau 70:30. Lalu
bagaimana dengan komposisi pos belanja dalam APBD DKI Jakarta?
Boleh dikatakan sepanjang 2008-2012,
pengelolaan pos belanja APBD DKI Jakarta sudah ideal. Ini terlihat dari porsi
belanja langsung yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan, total alokasi
pengeluaran APBD DKI Jakarta untuk belanja langsung selama periode 2008-2012
sudah mencapai Rp 90,755 triliun atau sekitar 67,38% dari total belanja Rp
134,691 triliun.
Dalam lima tahun ini, pos belanja ini
tumbuh rata-rata 13,7% per tahun, naik
Rp 13,379 triliun pada 2008 dan menjadi Rp 22,319 triliun pada 2012 ini.
Sebagaian
besar dari itu untuk membiayai pos pengadaan barang dan jasa dan pos belanja
modal. Secara keseluruhan, pengeluaran
untuk membiayai kedua pos ini mencapai Rp 82,336 triliun atau sekitar 61,13%
dari total belanja APBD sepanjang 2008-2012.
Pos
belanja modal mendapat perhatian utama dalam menilai kebijakan APBD karena
terkait dengan kegiatan investasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Baik
dalam pembangunan infrastruktur maupun berbagai prasarana layanan publik
lainnya, termasuk dalam penataan kawasan atau kota . Pertumbuhan belanja modal sekaligus
juga mencerminkan pertumbuhan asset daerah.
Belanja
modal dalam APBD DKI digunakan membiayai pos pembebasan tanah, untuk pembebasan
lahan, pembelian mesin dan peralatan, pembangunan jalan, irigasi dan jaringan,
pembangunan gedung dan bangunan serta asset lainnya.
Selama
periode 2008-2012, alokasi dana untuk belanja modal ini terus meningkat.
Dibandingkan pos belanja yang lainnya, alokasi untuk pos ini mengalami
pertumbuhan paling tinggi, rata-rata 24% per tahun. Total alokasi belanja modal
modal dalam lima
tahun ini mencapai Rp 39,541 triliun atau sekitar 29,36% dari total belanja.
Peningkatan
itu sekaligus mencermian besarnya perhatian Pemprov DKI Jakarta untuk
pembangunan sarana dan prasarana publik selama pelaksanaan RPJMD dalam periode
sekarang ini.
Sebagian
besar, sekitar 97% dana tersebut digunakan untuk pembebasan tanah, membeli
peralatan dan mesin, pembangunan jalan, irigasi, jaringan dan pembangunan
gedung/ bangunan. Hanya sebagian kecil, sekitar 3% yang digunakan untuk
membiayai asset tetap.
Alokasi pengeluaran
untuk barang dan jasa juga mendapat perhatian utama Pemprov DKI. Dananya digunakan
untuk pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan
dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah
daerah.
Di dalam pengadaan barang dan jasa ini
termasuk diantaranya biaya pembelian barang dan jasa untuk meningkatkan
kualitas pelayanan, termasuk di antaranya pengadaan obat-obatan di Puskesmas,
RSUD atau kebutuhan dasar warga Jakarta
lainnya.
Sepanjang lima tahun ini, total alokasi dana untuk
pengadaan barang dan jasa ini mencapai Rp 42,795 triliun atau sekitar 31,77%
dari total belanja pemprov DKI Jakarta.
Belanja Tidak Langsung
Pos
pengeluaran ini lazim juga disebut anggaran rutin, porsi alokasi belanja tidak
langsung dalam APBD DKI Jakarta
rata-rata hanya sekitar 32,62% selama periode 2008-2012. Total belanja tidak
langsung selama kurun waktu ini mencapai Rp 43,819 triliun atau jauh lebih
rendah dari total belanja barang dan jasa serta belanja modal yang mencapai Rp
82,336 triliun.
Perbandingan
itu menunjukan bahwa kebijakan APBD DKI Jakarta lebih menekankan upaya
memperkuat pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.
Sebagian
besar dari belanja tidak langsung dialokasikan untuk membiayai gaji dan
tunjangan pegawai yang jumlahnya lebih dari 80.000 orang. Rata-rata tiap tahun terjadi kenaikan alokasi
tunjangan dan gaji pegawai sekitar 12,9%. Selain adanya penambahan jumlah
pegawai, kenaikan itu juga disebabkan oleh adanya keharusan dari pemerintah
pusat untuk secara berkala menaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil
(PNS) di seluruh Indonesia .
Secara
keseluruhan, dalam lima
tahun ini alokasi dana untuk gaji dan tunjangan PNS Pemprov DKI Jakarta
mencapai mencapai Rp 39,819 triliun. Lainnya dialokasikan untuk hibah dan biaya tidak terduga, masing-masing
Rp 3,781 triliun dan Rp 290,42 miliar.
Melihat
perkembangan data-data sepanjang 2008-2012, terlihat bahwa pengelolaan APBD DKI
Jakarta semakin baik. Struktur pendapatan makin kuat, dan alokasi belanjad juga
semakin besar untuk pembiayaan kegiatan yang produktif.
Transparansi
Anggaran
Pengelolaan
anggaran oleh Pemprov DKI Jakarta dai tahun ke tahun terus membaik. Ini
terlihat dari kualitas laporan keuangan yang semakin baik. Sebelum periode
2008-2012, kualitas pencatatan pengelolaan anggaran masih tergolong jauh di
bawah standard. Ini terlihat dari tidak bersedianya Badan Pemeriksaan Keuangan
(BPK) memberikan opini terhadap laporan keuangan DKI Jakarta 2007.
Barulah
setelah Gubernur Fauzi Bowo pada 2008 mengeluarkan Keputusan Gubernur DKI
Jakarta No.43 tentang Reformasi Birokrasi, dorongan untuk meningkatkan
transparansi keuangan meningkat. Hasilnya sangat memuaskan. Catatan pengelolaan anggaran atau dana
APBD terus diperbaiki agar sesuai standard akutansi pemerintah.
Berbagai
kebijakan dan program perbaikan standard itu kemudian menghasilkan laporan
keuangan yang lebih baik. Pada 2008 itu, BPK memberikan opini wajar dengan
pengecualian atas laporan keuangan Pemprov DKI. Kondisinya terus membaik, maka sejak 2011 lalu, laporan
keuangan DKI Jakarta sudah mendapat penilaian tertinggi dari BPK yaitu wajar
tanpa pengecualian. (*)
No comments:
Post a Comment