Tudingan Jokowi Semakin Tidak Realistis

Entah apa yang ada dipikiran Joko Widodo saat diwawancarai secara khusus oleh beritasatu.com di di Rumah Dinas Wali Kota Surakarta, Loji Gandrung, Jateng, Kamis 24/08/2012. Dalam kesempatan itu, Calon Gubernur DKI Joko Widodo atau dikenal dengan nama Jokowi mengtakan bahwa angka kemiskinan di DKI Jakarta sejatinya di atas 20%.




"Coba saja Jakarta dicek benar-benar angka kemiskinannya. Saya jamin di atas 20%. Sebab, yang miskin hanya dihitung mereka yang pendapatan kurang Rp 300 ribu per bulan," tuturnya seperti dikutip Beritasatu.com.

Jelas pernyataan Jokowi itu sangat tidak sesuai kenyataan dan sekaligus menunjukkan bahwa sangat tidak pahamnya sosok ini mengenai kondisi Jakarta. Atau barangkali, Jokowi memang sengaja melontarkan pernyataan ini untuk mendiskreditkan pesaingnya incumbent Fauzi Bowo. Ini memang ciri khas Jokowi, pura-pura tidak tahu dengan melontarkan data-data yang boleh dikatakan ngawur.


Bagaimana tidak, saat menjelaskan visinya di DPRD Jakarta pada beberapa bulan lalu, Jokowi dengan seenaknya mengeluarkan pernyataan bahwa Pemprov DKI sama sekali tidak terlibat dalam proyek Banjir Kanal Timur (KBT). Pernyataan ini langsung dibantah oleh Pemprov DKI, karena 60% dari dana pembangunan KBT berasal dari APBD Jakarta. Namun tetap saja, Jokowi tidak mau meralat pernyataannya, bahkan terus saja diulang.

Begitu juga saat Jokowi mempertanyakan penggunaan APBD DKI selama 5 tahun terakhir ini. Dengan gaya khasnya, Jokowi mengeluarkan pernyataan dengan gaya bertanya “Kemana saja uang APDB Rp 44 triliun selama ini?.

Padahal, selama ini Pemprov DKI sangat transparan dalam mengelola APBD DKI. Bahkan masyarakat dengan sangat mudah mengakses melalui internet penggunaan APBD DKI Jakarta melalui laporan yang diterbitkan tiap tahun sejak era kepemimpinan Fauzi Bowo.

Ini sangat berbeda dengan kebijakan Jokowi dan Pemkot Solo yang tidak pernah mempublikasi laporan keuangannya dengan baik. Coba saja cari di google, apakah masyarakat bisa menemukan laporan keuangan Pemkot Solo secara lengkap?


Kini melalui Beritasatu.com, Jokowi kembali mengeluarkan pernyataan yang tidak masuk akal dengan menuding angka kemiskinan di Jakarta di atas 20%. Padahal menurut BPS, angka kemiskinan di Jakarta saat ini terendah di Indonesia hanya sekitar 13%, jauh di atas Solo sekitar 24%. Bahkan ukuran kemiskinan di Jakarta jauh lebih baik, karena menggunakan garis kemiskinan dengan pengeluaran Rp 500.000 per bulan per kapita, dibandingkan Solo Rp 300.000 per bulan per kapita.


Jokowi dengan gaya khasnya yang suka menyederhanakan masalah juga seakan-akan menuding bahwa angka-angka statistik selama ini merupakan pesanan. "Jadi jangan cuma membicarakan angka. Kalau mau angka yang baik, saya bisa bikin. Tapi buat apa saya membikin angka. Saya bisa perintahkan survei nanti angkanya dari saya buat, 1,5 % saja misalnya. Bukan itu. Saya bukan pemimpin daerah yang senang dengan angka yang menyenangkan.

Kita justru membuat kriteria kemiskinan hasil kerjasama dari Bappeda, LSM, World Bank, dan UN, kita pakai kriteria yang itu. Yang realistis dan mendekati realita. Jangan mengaburkan fakta dengan angka," tuturnya.


 Padahal hampir semua orang tahu bahwa Biro Pusat Statistik (BPS) yang selama ini secara rutin mempublikasi angka-angka indikator pembangunan dan ekonomi seperti angka kemiskinan adalah lembaga independen. Termasuk Bank Dunia, selalu mengacu pada angka BPS dalam mengkaji kebijakan dan perkembangan pembangunan dan ekonomi Indonesia.

Lalu kenapa Jokowi meniadakan fakta tersebut.


Barangkali, itulah cara Ia untuk mendeskriditkan pesaingnya incumben Fauzi Bowo. Atau mungkin juga itulah cara Jokowi untuk menutupi kekurangannya karena menurut perhitungan BPS, angka kemiskinan di Solo jauh lebih tinggi dibandingkan Jakarta. Ini menunjukkan bahwa tudingan Jokowi terhadap kinerja Pemprov DKI selama era kepemimpinan Fauzi Bowo semakin hari semakin tidak realistis alias mengada-ada.